Posts

Nuklir dan Indonesia

Image
Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata “ nuklir ”, maka yang terbayang adalah asap besar bercampur debu membumbung tinggi ke angkasa disertai suara dentuman dahsyat. Korban berjatuhan akibat ledakan atau akibat radiasi. Ada yang mati seketika, luka, atau sakit bertahun-tahun. Bayangan dan persepsi itu merupakan kewajaran. Media masa yang seringkali memberitakan nuklir dikaitkan dengan perang atau kebocoran reaktor nuklir telah membentuk citra dan persepsi. Padahal, menurut para ahli, nuklir tidak saja dapat digunakan sebagai senjata, tetapi juga berguna di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti penelitian, pertanian, kesehatan, industri, dan energi. Adanya kegunaan di samping bahaya yang mengancam itulah yang memunculkan sikap pro dan kontra. Bagi mereka yang pro, penggunaan tenaga nuklir merupakan keharusan. Sumber energi yang lain sudah tidak mencukupi kelangsungan kehidupan. Sementara bagi mereka yang kontra, penggunaan tenaga nuklir hanya menyengsarakan manusia. Bencan...

Sekilas tentang UU ormas part 2

Image
Bahwa keputusan pembubaran ormas dapat menjadi objek PTUN hal itu merupakan upaya hukum lain yang tidak bersifat alternatif terhadap izin dari peradilan sebelum pembubaran itu dilakukan. Di negara demokrasi mana pun, selalu ada undang-undang yang kontroversial. Itu hal yang biasa. Sepanjang pemerintah masih membuka peluang dialog dan kemungkinan revisi terhadap undang-undang yang dimaksud, tidak ada alasan menuduh pemerintah represif dan otoriter. Apalagi hakikatnya yang dilakukan pemerintah hanyalah usulan (dengan Perppu), yang mengesahkan Perppu menjadi UU adalah DPR, bukan pemerintah. Tugas pemerintah, sesuai konstitusi, hanyalah melaksanakan apa yang sudah disahkan DPR. Jika dilihat dari sifat dan fungsinya, UU Ormas mirip dengan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bedanya, yang pertama objek dan subjeknya berupa institusi (ormas), sementara yang kedua bisa institusi, bisa juga individu. Kesamaan antara keduanya terletak pada ancaman pidananya, yakni pada individu....

Sekilas tentang UU ormas

Image
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) menjadi undang-undang melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejak diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, banyak pihak mendukung penerbitan Perppu Ormas. Namun. tidak sedikit pula kelompok yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Kelompok masyarakat yang pro menilai Perppu Ormas memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menindak ormas-ormas radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sementara, kelompok yang kontra memandang pemerintah dikhawatirkan bertindak sewenang-wenang dan represif dengan berlandaskan Perppu Ormas. UU Ormas memberikan kewenangan pembubaran ormas setelah adanya peringatan tertulis dan penghentian kegiatan. Yang mengalami sedikit perubahan mengenai beberapa pasal saja tentang tata cara penjatuhan sanksi, di dalam sistem politik d...

Dasar Hukum Ojek Online

Image
Kehadiran transportasi online mengundang segudang pro dan kontra, banyak kalangan khususnya dari pihak konsumen menanggapi positif kehadiran transportasi berbasis aplikasi online ini dengan positif, karena tarifnya yang dinilai lebih murah dari transportasi konvensional pada umumnya. Uniknya transportasi online ini juga membuka lapangan kerja baru yang selama ini pemerintah sendiri masih sulit untuk menanggulanginya. Namun ketidak adaan payun ghukum bagi ojek online ini melahirnya polemik tertentu di masyarakat. Terutama bagi pengemudi ojek online maupun konsumennya. Para pengemudi ojek online menyadari bahwa mereka tidak memiliki payung hukum. Maka dari itu regulasi yang jelas sebagai perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online jelas sangat diperlukan. Selain payung hukum dan tarif, pengemudi ojek online juga memerlukan revisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009, dan meminta ojek online diakui sebagai moda transportasi publik. Ojek online sudah menjadi transport pilihan masyarakat. ...

Kampus hukum terfavorit

Image
Pendidikan hukum adalah hal urgent yang harus diperhatikan di Indonesia saat ini. Pada dasarnya pendidikan hukum di Indonesia di mulai dengan pendidikan hukum yang bernuansa kolonial belanda yaitu dengan lahirnya Rechtsschool atau pendidikan hukum setingkat SMA. Disamping sebagai bentuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pendidikan hukum adalah faktor penentu kualitas keprofesionalitasan para penegak hukum, dan pemangku kekuasaan hukum. Berbicara tentang sekolah, atau universitas hukum, tentu saja banyak sekolah yang berkualitas dan menjanjikan kecemerlangan karir untuk para lulusannya. Profesi advokat , jaksa hingga hakim hampir menjadi profesi yang diimpikan oleh sebagian anak muda. Fasilitas dan kualitas akademik tentu menjadi penentu universitas mana yang menyediakan pendidikan bidang hukum terbaik. Peringkat universitas berdasarkan reputasi institusi yaitu penilaian dari akademisi, karyawan dan jumlah riset yang dihasilkan dan diterbitkan sesuai disiplin keilmuan tertent...

Napi kabur saat gempa Palu

Image
Gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di laut Donggala yang mengakibatkan tsunami di Pantai Palu , Sulawesi Tengah telah melumpuhkan kota Palu. Korban luka-luka dan meninggal sebagian besar masih belum dievakuasi. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tsunami tersebut terjadi beberapa menit setelah gempa besar berkekuatan 7,7 SR mengguncang Kabupaten Donggala, Kota Palu dan sekitarnya pada pukul 17.02 WIB. Titik pusat gempa sendiri berada di kedalaman 10 km, tepatnya 27 km Timur Laut Donggala. Tsunami yang terjadi tersebut cukup tinggi dengan ketinggian antara 1,5 meter sampai 2 meter. Saat ini ada empat daerah yang terdampak paling parah setelah gempa dan tsunami yang mengguncang Palu dan Donggala tersebut. Yakni Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong dan Mamuju Utara. Disisi lain gempa bumi dan tsunami yang menghantam Palu membuka kesempatan bagi lebih dari 1.000 narapidana melarikan diri. Sekitar 1.200 narapidana Indonesia melarikan dir...

Korporasi dan global warming dalam perspektif hukum Indonesia

Image
Ketidakadilan atau tindak kejahatan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Kejahatan kemanusiaan selalu mendapatkan perhatian yang tinggi. Apalagi jika korban adalah wanita ataupun anak – anak. Namun bagaimana dengan ketidak adilan yang sering dilakukan terhadap alam? Terhadap bumi? Bumi yang menaungi kita kadang mendapatkan perlakuan yang buruk dari manusia yang menghuninya. Pencemaran udara, polusi, dan pengerukan sumber daya alam secara berlebihan, telah ribuan tahun dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup. Lantas adakah keadilan ataupun hukuman bagi korporasi dan industri besar yang mengeruk sumber daya alam dan memproduksinya sebagai produk yang dikonsumsi manusia?. Berikut ini adalah penjelasannya. Berita yang santer terdengar bila membahas tentang alam adalah pemanasan global. Pemanasan global memicu perubahan lainnya pada Bumi, salah satunya adalah perubahan iklim. Meskipun Perubahan iklim terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup panjan...